Makassar, sebuah kota yang ramai di Indonesia, baru-baru ini meluncurkan kampanye pembongkaran bangunan-bangunan ilegal dalam upaya untuk mendapatkan kembali ruang publik dan melestarikan lanskap perkotaan kota tersebut. Kampanye tersebut, yang dipimpin oleh Walikota Mohammad Ramdhan Pomanto, bertujuan untuk menindak proyek konstruksi tidak sah yang bermunculan di seluruh kota tanpa izin yang sesuai.
Bangunan ilegal telah menjadi permasalahan yang sudah lama terjadi di Makassar, dimana banyak pengembang yang mengabaikan peraturan dan membangun bangunan yang melanggar undang-undang zonasi. Bangunan-bangunan ilegal ini tidak hanya menimbulkan risiko keselamatan bagi warga, namun juga berkontribusi terhadap memburuknya estetika dan infrastruktur kota.
Menyikapi permasalahan yang semakin meningkat ini, Walikota Pomanto mengambil sikap tegas terhadap aktivitas pembangunan ilegal. Kampanye pembongkaran, yang dimulai pada awal September, menargetkan sejumlah bangunan yang dianggap ilegal oleh departemen perencanaan dan pembangunan kota. Bangunan-bangunan tersebut meliputi rumah tinggal, tempat komersial, dan bahkan kantor pemerintah yang dibangun tanpa izin yang diperlukan.
Kampanye pembongkaran ini mendapat reaksi beragam dari masyarakat. Meskipun beberapa warga telah menyatakan dukungannya terhadap inisiatif ini, ada juga yang menyuarakan keprihatinan mengenai dampaknya terhadap mereka yang telah menginvestasikan waktu dan uang dalam pembangunan gedung-gedung tersebut. Namun, Walikota Pomanto menekankan bahwa kampanye ini diperlukan untuk menegakkan supremasi hukum dan memastikan bahwa semua proyek pembangunan di kota tersebut mematuhi peraturan.
Selain pembongkaran bangunan ilegal, pemerintah kota juga mengumumkan rencana untuk memperketat tindakan penegakan hukum dan menindak pengembang yang terus melanggar aturan. Hal ini mencakup peningkatan pemantauan dan inspeksi lokasi konstruksi, serta penerapan hukuman yang lebih ketat terhadap mereka yang dinyatakan bersalah melakukan kegiatan konstruksi ilegal.
Kampanye pembongkaran ini merupakan bagian dari upaya pemerintah kota yang lebih luas untuk meningkatkan perencanaan dan pembangunan kota di Makassar. Dengan mengambil tindakan terhadap bangunan ilegal, kota ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan perkotaan yang lebih berkelanjutan dan tertib yang menguntungkan semua penduduk.
Secara keseluruhan, kampanye pembongkaran di Makassar memberikan pesan yang kuat bahwa kegiatan pembangunan ilegal tidak akan ditoleransi. Dengan meminta pertanggungjawaban pengembang atas tindakan mereka dan menegakkan peraturan, pemerintah kota mengambil sikap proaktif dalam memastikan keberlanjutan jangka panjang dan kelayakan huni Makassar untuk generasi mendatang.
