Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) adalah kepolisian kota di Indonesia yang bertanggung jawab menjaga ketertiban umum dan menegakkan peraturan daerah. Meskipun peran mereka sangat penting dalam menjamin keselamatan dan kesejahteraan masyarakat, Satpol PP baru-baru ini mendapat pengawasan ketat di Makassar, sebuah kota yang ramai di Sulawesi Selatan.
Warga Makassar telah bersuara menentang Satpol PP, mengklaim bahwa para petugas telah menyalahgunakan kekuasaan mereka dan terlibat dalam praktik korupsi. Salah satu permasalahan utama yang dilontarkan warga adalah dugaan penyitaan barang dan kendaraan secara sewenang-wenang tanpa adanya justifikasi dan dasar hukum yang tepat.
Baru-baru ini, seorang pedagang kaki lima di Makassar melaporkan bahwa petugas Satpol PP menggerebek kiosnya dan menyita barang dagangannya tanpa memberikan penjelasan apa pun. Penjual tersebut menyatakan bahwa dia tidak diberi kesempatan untuk membela diri atau menunjukkan dokumentasi apa pun yang membuktikan hak hukumnya untuk menjalankan bisnisnya.
Ini hanyalah satu dari sekian banyak cerita serupa yang beredar di Makassar, sehingga menimbulkan kekhawatiran terhadap akuntabilitas dan transparansi Satpol PP. Kurangnya mekanisme pengawasan dan akuntabilitas dalam organisasi telah menyebabkan meluasnya penyalahgunaan kekuasaan dan pelanggaran hak-hak warga negara.
Menanggapi tudingan tersebut, pemerintah daerah di Makassar berjanji akan mengusut tindakan petugas Satpol PP dan mengambil tindakan disipliner jika diperlukan. Namun, banyak warga yang masih skeptis terhadap janji-janji tersebut, karena janji serupa telah dibuat di masa lalu tanpa hasil nyata.
Beberapa warga menyerukan perombakan total Satpol PP di Makassar, termasuk penerapan mekanisme pengawasan yang lebih ketat dan pembentukan sistem pengaduan yang memungkinkan warga melaporkan pelanggaran dan mencari ganti rugi. Pihak lain menyarankan agar para petugas menjalani pelatihan tambahan mengenai hak asasi manusia dan perilaku etis untuk mencegah pelanggaran lebih lanjut.
Jelas terlihat bahwa Satpol PP di Makassar berada dalam posisi yang paling panas, dimana masyarakat menuntut akuntabilitas dan transparansi dari aparat yang bertugas menjaga ketertiban umum. Dampak dari situasi ini kemungkinan besar akan mempunyai dampak yang luas terhadap masa depan penegakan hukum di kota ini dan menjadi ujian bagi komitmen pemerintah dalam melindungi hak-hak warganya. Hanya waktu yang bisa membuktikan apakah Satpol PP bisa mendapatkan kembali kepercayaan dan rasa hormat masyarakat Makassar.
